Hukum Perdata Adalah: Pengertian Menurut Para Ahli, Sejarah, Sumber Hukum, dan Pembagian Bab
--
• Algemene Bepalingen van Wetgevingketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diterapkan di Indonesia (terdiri atas 36 pasal)
Baca juga: Download Lensa AI, Aplikasi Viral TikTok Untuk Buat Avatar Jadi Makin Mudah dan Ciamik
• KUH Perdataketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diterapkan dan diberlakukan di Indonesia.
• KUHD atau Wetboek van Kopenhandel
• KUHD memiliki 754 pasal, meliputi tentang dagang dan hak-hak kewajiban dalam pelayaran.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria
• UU ini diatur tentang hukum pertanahan yang berdasarkan pada hukum adat.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan
• UU ini membuat ketentuan yang tercantum dalam Buku I KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
• UU ini mencabut peraturan berlakunya hipotek dalam Buku II KUH Perdata. tujuan dari pencabutan ketentuan tersebut adalah karena sudah tidak sesuai dengan kegiatan perkreditan.
• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
• Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang memiliki wujud atau tidak dan benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan.
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
• Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga Jaminan Simpanan, adalah lembaga penjamin simpanan nasabah bank.
• Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang berisi tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHIKompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan, hukum waris, perwakafan yang hanya berlaku bagi orang-orang beragama islam.
