Saturday 23rd of November 2024
×

5 Poin Kesepakatan Deklarasi Provinsi Papua Nemangkawi Lengkap Dengan Pemetaan Wilayah Pemekarannya

5 Poin Kesepakatan Deklarasi Provinsi Papua Nemangkawi Lengkap Dengan Pemetaan Wilayah Pemekarannya

--

ASCOMAXX.com - Pemekaran wilayah terus dijalankan! Belakangan wakil Ketua DPRD Mimika, Johanis Felix Helyanan mendukung langkah Bupati Mimika dalam membentuk provinsi sendiri yang mana agenda pemekaran kabupaten yang sudah lama direncanakan namun belum terwujud. 

“Kita sejak dulu berharap Timika jadi ibukota, kemudian pemekaran kabupaten. Pada prinsipnya kita ingin supaya ada provinsi baru di Mimika. Ini hal positif, kalau kita kompak perjuangkan dan berharap ditindaklanjuti,” kata politisi PDI Perjuangan itu. 


Dengan APBD dan SDA besar, Mimika berkembang pesat. Atas dasar itu, Mimika layak bentuk DOB sendiri. Karenanya Valentinus Sudarjanto Sumito menyambut baik usulan dari Mimika. Bahkan katanya, pemekaran Kabupaten Mimika Barat dan Kabupaten Mimika Timur sudah masuk dalam prioritas.

Baca juga: Fantastis! Berikut Total Harta Kekayaan Bupati Kaimana Freddy Thie pada LHKPN, Totalnya Hingga Puluhan Miliar

Baca juga: Link Baca Manhwa BL The Pizza Delivery Guy and the Gold Palace Chapter 59 Bahasa Indonesia, Pesanan Pizza Dari Pelakor?

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Kaimana Siap Lakukan Pemerataan Ekonomi dengan Reforma Agraria, Ini Kata Bupati Freddy Thie

Baginya Kabupaten Mimika sebagai daerah induk layak dimekarkan menjadi beberapa daerah otonom kabupaten/kota untuk peningkatan pelayanan pemerintahan bagi masyarakat di wilayah yang sangat luas dan beragam.

Karenanya wacana pemekaran daerah sebuah ide yang sangat logis dan layak diperjuangkan. Ide pemekaran Kabupaten Mimika menjadi sebuah daerah otonom provinsi dimungkinkan, selain karena luas wilayah dan bentangan alam yang kaya masyarakatnya tumbuh dengan IPM tertinggi kedua setelah Kota Jayapura di Tanah Papua pada tahun 2017-2019. 

Namun mantan Pj Bupati ini mengingatkan, inisiatif pemekaran harus dilakukan sesuai prosedur dan didasarkan pada aturan. Terlebih saat ini pemerintah masih menerapkan moratorium pemekaran.

Sumber:

UPDATE TERBARU