Deklarasikan Pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi, Bupati Mimika Mengaku Ingin Daerahnya Seperti DIY atau DKI Jakarta
--
Pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi
Walaupun pemekaran wilayah membawa banyak peluang, ada juga tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan ekologi dan melindungi keanekaragaman hayati.
Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik merata di seluruh wilayah baru ini. Jadi, pemekaran wilayah di Provinsi Papua ini membawa peluang besar bagi pengembangan ekonomi, pariwisata, dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Berikut poin kesepakatannya:
Baca juga: Viral Anak Pensiunan Polisi di Sulteng Bunuh Bocah SD Kelas 2, Korban Dicekik Hingga Tewas
Pertama, mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi dengan ibukota di Timika.
Kedua, mendukung sepenuhnya pembentukan Kotamadya Timika di Timika.
Ketiga, mendukung sepenuhnya pembentukan Kabupaten Mimika Barat dengan ibukota di Kapiraya.
Keempat, mendukung sepenuhnya pembentukan Kabupaten Mimika Timur dengan ibukota di Agimuga.
Kelima, dengan telah ditandatanganinya berita acara kesepakatan bersama ini maka Provinsi Papua Nemangkawi, Kota Timika, Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat dinyatakan secara resmi dideklarasikan.
Bupati Mimika Deklarasikan Pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi
Sosok Eltinus mengatakan Papua diberi kesempatan untuk melakukan pemekaran sehingga ini menjadi peluang bagi Mimika membentuk provinsi sendiri. Terlebih Mimika memiliki sumber daya besar sehingga layak membentuk provinsi sendiri demi kesejahteraan masyarakat Mimika dalam hal ini Amungme dan Kamoro.
“Amungme dan Kamoro tidak pernah bergabung dengan siapapun, kita harus berdiri sendiri. Kita harus miliki provinsi dan kabupaten sendiri. Kita tentukan nasib sendiri,” tegasnya.
Selain dari sisi pemerintahan, Bupati dan DPRD juga sepakat untuk membentuk tim yang akan berjuang mendorong agenda ini ke DPR RI atau lewat jalur politik.
Provinsi baru ini, bakal menjadi provinsi dan kabupaten dengan konsep otonomi khusus sepenuhnya. Kabupaten dan provinsi harus dipimpin oleh orang asli Papua. Mimika Barat harus dipimpin orang Kamoro. Mimika Timur harus dipimpin orang Amungme.
Usulan ini sebagai bentuk penolakan Nabire sebagai ibukota Papua Tengah yang seharusnya berada di Mimika. Padahal menurutnya Pemkab Mimika yang sejak awal berjuang bahkan sudah menyiapkan infrastruktur untuk Papua Tengah.
Nah, itu sekilas mengenai pemekaran wilayah di Papua yang dapat kami sampaikan. Semoga artikel ini bisa berguna dan bermanfaat dan selamat mencoba ya.
